Desa PAKEL

Partisipasi Penuh Warga: Musrenbangdes Pakel Pule Matangkan RKPDes 2026 sebagai Peta Jalan Pembangunan Desa

PAKEL PULE, TRENGGALEK – Pemerintah Desa Pakel, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, sukses menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk Tahun Anggaran 2026. Kegiatan strategis ini dihadiri oleh perwakilan Camat Pule dan seluruh elemen desa, bertempat di Balai Desa Pakel.

Musrenbangdes menjadi forum tertinggi partisipasi masyarakat, menyatukan seluruh usulan yang telah disaring dari Musyawarah Dusun (Musdus). Kehadiran lengkap seluruh pemangku kepentingan menunjukkan komitmen kuat Desa Pakel dalam mewujudkan perencanaan yang inklusif dan akuntabel.

Kehadiran Lintas Sektoral dan Peran BPD

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Desa, Bapak Paimin, bersama seluruh jajaran Perangkat Desa. Dari lembaga legislatif desa, hadir Ketua BPD beserta seluruh Anggota yang bertugas mengawal dan memberikan pandangan kritis terhadap rancangan RKPDes.

Selain itu, kegiatan ini diperkuat oleh kehadiran perwakilan Camat Pule sebagai pendamping dan narasumber teknis dari tingkat kecamatan. Unsur masyarakat diwakili oleh Ketua RT/RW, Tokoh Masyarakat, perwakilan PKK yang mewakili suara perempuan, serta Bidan Desa yang fokus pada isu kesehatan masyarakat.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Pakel menekankan bahwa Musrenbangdes adalah ruh dari perencanaan desa. "Kita tidak hanya berkumpul untuk mengecap stempel. Kita berkumpul untuk mempertanggungjawabkan usulan-usulan masyarakat, menentukan mana yang menjadi prioritas utama, dan memastikan setiap rupiah anggaran desa tahun 2026 nanti benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat," tegas Kepala Desa.

Adu Argumen dan Pembagian Sesi Diskusi

Musrenbangdes berlangsung dinamis dengan sesi diskusi yang dibagi berdasarkan bidang kewenangan desa. Peserta dibagi ke dalam kelompok yang membahas Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Ketua BPD mengambil peran penting dalam memimpin sesi pembahasan, memastikan bahwa setiap usulan dari masyarakat tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perwakilan Tokoh Masyarakat memberikan pandangan historis dan kearifan lokal, sementara perwakilan PKK dan Bidan Desa secara khusus mendorong usulan di Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan.

Prioritas RKPDes 2026 yang Dihasilkan

Setelah pembahasan yang mendalam, Musrenbangdes Pakel menyepakati beberapa isu krusial yang akan menjadi prioritas utama RKPDes 2026, antara lain:

1. Pembangunan Infrastruktur: Memprioritaskan pengerasan jalan usaha tani yang dapat memangkas biaya transportasi hasil pertanian, serta perbaikan irigasi tersier untuk ketahanan pangan.

2. Kesejahteraan dan Kesehatan: Mengalokasikan dana untuk peningkatan insentif kader kesehatan, program pencegahan stunting, dan pengadaan alat penunjang pelayanan Posyandu, sesuai usulan dari Bidan Desa.

3. Pemberdayaan Ekonomi: Memperkuat modal dan pelatihan bagi BUMDes dan kelompok wanita tani (KWT) untuk diversifikasi produk lokal.

4. Tata Kelola: Pengadaan pelatihan peningkatan kapasitas bagi Ketua RT/RW dan aparat desa agar pelayanan publik semakin prima.

Kegiatan Musrenbangdes ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) oleh Kepala Desa, Ketua BPD, dan perwakilan delegasi masyarakat. Hasil ini akan segera disinkronkan ke dalam sistem perencanaan daerah dan dijadikan dasar tunggal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2026.

Dengan Musrenbangdes yang transparan ini, Desa Pakel Pule membuktikan bahwa perencanaan pembangunan yang kuat harus lahir dari partisipasi aktif, kolaborasi, dan komitmen bersama seluruh warganya.