Desa PAKEL

Akuntabilitas Terjaga: BUMDes Sumber Modal Desa Pakel Sampaikan LPJ BKK Provinsi Jatim Rp100 Juta dalam Forum Musdes

PAKEL PULE, TRENGGALEK – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Modal Desa Pakel, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Hal ini dibuktikan melalui pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) khusus yang membahas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur senilai Rp100 Juta.

Musdes yang wajib dilaksanakan sebagai bagian dari tata kelola bantuan provinsi ini, dihadiri oleh Kepala Desa, Bapak Paimin, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seluruh Perangkat Desa, serta perwakilan Tokoh Masyarakat dan anggota pengawas BUMDes.

Penggunaan Dana BKK untuk Sektor Perdagangan

Ketua Pengurus BUMDes Sumber Modal memaparkan secara rinci penggunaan dana BKK sebesar Rp100 juta. Dana tersebut dialokasikan sesuai dengan perencanaan awal yang telah disepakati, yaitu untuk pengembangan sektor perdagangan guna memulihkan dan memperkuat ekonomi desa.

"Bantuan Rp100 Juta dari Provinsi Jawa Timur ini telah kami manfaatkan sepenuhnya untuk menambah modal usaha di unit perdagangan BUMDes," jelas perwakilan pengurus. "Fokus kami adalah pengadaan inventaris barang dagangan yang memiliki perputaran cepat dan dibutuhkan oleh masyarakat Desa Pakel, sehingga modal ini dapat segera bergulir dan memberikan multiplier effect bagi warga."

Beberapa poin utama yang dipaparkan dalam LPJ meliputi:

1. Realisasi Anggaran: Rincian pengeluaran dana BKK sesuai peruntukan 100%.

2. Dampak Ekonomi: Peningkatan omzet dan laba bersih unit perdagangan BUMDes setelah menerima modal tambahan.

3. Keterlibatan Warga: Data transaksi dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal Desa Pakel.

BPD dan Kades Tekankan Transparansi Total

Kepala Desa Pakel, Bapak Paimin, dalam tanggapannya mengapresiasi kinerja pengurus BUMDes yang telah menyusun laporan secara detail dan transparan. Beliau menegaskan bahwa transparansi adalah kunci keberhasilan dalam pengelolaan dana bantuan.

"Dana BKK ini adalah amanah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kemajuan ekonomi desa. Musdes LPJ ini adalah wadah bagi seluruh warga, yang diwakili oleh BPD, untuk melihat langsung bahwa dana Rp100 Juta tersebut digunakan sesuai regulasi dan memberikan manfaat nyata," tegas Bapak Paimin.

Senada dengan Kepala Desa, Ketua BPD, yang bertindak sebagai badan pengawas pemerintahan desa, menyatakan bahwa laporan yang disajikan sudah lengkap dan disertai bukti pendukung yang memadai.

"Kami telah mencermati setiap item pengeluaran dan membandingkannya dengan perencanaan Musdes sebelumnya. Kami berharap, dengan modal yang bergulir ini, BUMDes Sumber Modal tidak hanya untung, tetapi juga mampu menjadi soko guru ekonomi Desa Pakel, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)," tutup Ketua BPD.

Dengan disahkannya LPJ ini oleh forum Musdes, BUMDes Sumber Modal Desa Pakel telah menyelesaikan kewajiban pertanggungjawaban BKK Provinsi Jawa Timur dan siap melangkah ke tahap pengembangan usaha berikutnya.