Desa PAKEL

Tonggak Pembangunan: Penetapan RKPDes 2026 Desa Pakel Hasilkan Komitmen Pembangunan Berbasis Rakyat

Pakel Pule, Trenggalek – Setelah melalui proses pembahasan yang komprehensif, Pemerintah Desa Pakel, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, secara resmi menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026. Musyawarah Desa (Musdes) penetapan ini dilaksanakan pada Selasa, 30 September 2025, bertempat di Balai Desa Pakel.

Musdes kali ini mencerminkan semangat keterbukaan dan partisipasi aktif, ditandai dengan kehadiran lengkap seluruh elemen desa. Mulai dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, Ketua BPD dan Anggota, Ketua RT/RW, LPM Desa, Tokoh Masyarakat, perwakilan PKK, Bidan Desa, Perawat Desa, Pengurus BUMDes, hingga KPMD (Kader Pembangunan Manusia Desa).

Sinkronisasi Visi Menuju Desa Mandiri

Dalam sambutannya, Kepala Desa Pakel menyampaikan bahwa RKPDes 2026 adalah instrumen kunci untuk menerjemahkan visi jangka menengah desa ke dalam program kerja nyata selama satu tahun.

"RKPDes ini adalah janji kita bersama. Seluruh program yang tercantum merupakan hasil penyaringan aspirasi yang telah kami tampung dari Musyawarah Dusun. Ini bukan sekadar proyek, melainkan prioritas untuk mencapai Desa Pakel yang Mandiri, Sejahtera, dan Inovatif," tegas Kepala Desa.

Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara program pembangunan fisik dan program pemberdayaan. "Dana Desa tidak boleh hanya menjadi semen dan batu. Kita harus mengalokasikannya secara seimbang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) kita," tambahnya.

Fokus Prioritas Program 2026

Penetapan RKPDes 2026 berfokus pada empat pilar utama yang disepakati bersama:

1. Penguatan Infrastruktur Ekonomi: Prioritas dialokasikan untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang mendukung produktivitas petani dan pelaku UMKM, seperti jalan usaha tani, irigasi kecil, dan pendirian sentra produk unggulan desa.

2. Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan: Melibatkan peran aktif Bidan Desa, Perawat Desa, dan KPMD, RKPDes 2026 akan fokus pada penurunan angka stunting, peningkatan gizi balita, dan perluasan akses pelayanan kesehatan melalui Posyandu, sejalan dengan program nasional dan daerah.

3. Pengembangan Ekonomi Lokal: Pengurus BUMDes mendapat mandat khusus untuk mengelola aset dan mengembangkan unit usaha baru yang tercantum dalam RKPDes. Hal ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) secara berkelanjutan.

4. Tata Kelola Pemerintahan dan Lingkungan: Memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan transparan dan akuntabel. Selain itu, program konservasi lingkungan dan sosialisasi mitigasi bencana juga dimasukkan sebagai bagian penting.

Peran Kunci Lembaga Desa dalam Pengawasan

Ketua BPD Desa Pakel, mewakili lembaga pengawasan, mengapresiasi kerja keras Tim Penyusun RKPDes. Beliau menegaskan bahwa dokumen yang sudah disepakati ini akan menjadi acuan BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan selama tahun 2026.

"Kami, bersama dengan LPM Desa dan Ketua RT/RW, akan terus mengawal agar pelaksanaan RKPDes sesuai dengan hasil musyawarah ini, tepat waktu, dan berkualitas. Partisipasi seluruh Tokoh Masyarakat dan PKK sangat kami harapkan, karena pengawasan terbaik datang dari masyarakat itu sendiri," ungkap Ketua BPD.

Musdes penetapan RKPDes 2026 ini diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara oleh perwakilan Pemerintah Desa, BPD, dan perwakilan masyarakat. Dengan ditetapkannya RKPDes ini, Desa Pakel kini siap memasuki tahap penyusunan APBDes 2026 dan memulai tahapan pelaksanaan program kerja yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan warganya.